Biaya proses setiap 1 (satu) perkara banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian penggunaannya sebagai berikut:
| NO | KEGUNAAN | BIAYA YANG DIKELUARKAN |
| 1 | Biaya Redaksi | Rp 10.000,- |
| 2 | Materai | Rp 10.000,- |
| 3 | Alat Tulis Kantor (ATK) | Rp 60.000,- |
| 4 | Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan Para Pihak, salinan putusan, berkas perkara, dan surat-surat lain yang dipandang perlu | Rp 40.000,- |
| 5 | Konsumsi persidangan setiap satu perkara | Rp 30.000,- |
| JUMLAH | Rp 150.000,- | |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.