PA Kotamobagu Gelar Rapat Terbatas: Evaluasi Kinerja Semester I Fokuskan Monev Kerjasama dengan Mitra Kerja, Disiplin Pegawai, dan Pemanfaatan Teknologi

Kotamobagu – Dalam upaya memastikan kinerja kelembagaan berjalan optimal dan akuntabel, Pengadilan Agama (PA) Kotamobagu menggelar rapat terbatas evaluasi kinerja Triwulan II dan Semester I pada Senin, 16 Juni 2025, pukul 08.30 WITA, bertempat di Lobi 2 kantor pengadilan.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua PA Kotamobagu, YM Achmad N, S.H.I., M.H didampingi Wakil Ketua, YM Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H, serta dihadiri oleh unsur pimpinan teknis dan kesekretariatan, yakni para Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, dan Kepala Sub Bagian.

Dalam forum tersebut, dibahas sejumlah poin penting, antara lain:

• Evaluasi dan monitoring kerja sama lintas lembaga, seperti dengan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), PT. Pos Indonesia, serta Kementerian Agama, guna memastikan keberlanjutan pelayanan hukum yang inklusif dan menjangkau masyarakat luas.
• Monitoring terhadap ketepatan, ketelitian, dan kelengkapan dokumen perkara, yang menjadi indikator utama mutu penanganan perkara di pengadilan.
• Penegakan kedisiplinan pegawai, baik dari segi kehadiran, etika kerja, maupun ketepatan pelaporan, sebagai upaya memperkuat budaya kerja berbasis akuntabilitas.
• Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam layanan, seperti optimalisasi aplikasi SIPP, e-Court, dan sistem administrasi berbasis daring, untuk mempercepat proses, memudahkan akses, serta mencegah tumpang tindih data.

Ketua PA Kotamobagu dalam arahannya menyampaikan bahwa evaluasi tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga sarana introspeksi bersama agar kualitas layanan hukum semakin meningkat.

“Kita tidak bisa bergerak sendiri. Sinergi dengan mitra, kedisiplinan internal, serta pemanfaatan teknologi adalah fondasi reformasi peradilan yang kita jalankan,” tegas Ketua PA Kotamobagu.

Rapat ini menjadi bagian dari komitmen PA Kotamobagu dalam membangun peradilan yang modern, terbuka, dan bertanggung jawab, sejalan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI.